Wakil Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany merasa terganggu dengan peristiwa pembubaran diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional di Kemang, Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.
"Kejadian ini sangat mengganggu kita semua, terutama bagi kita yang percaya pada demokrasi dan hak asasi manusia," ujarnya, kepada media, Minggu (29/9/2024).
Najmi mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat berharga.
Dalam konstitusi, Pasal 28E dan 28F jelas menjamin hak setiap orang untuk berbicara dan berkumpul secara damai.
Namun, apa yang terjadi di Kemang menunjukkan bahwa hak-hak ini masih terancam.
"Kita tidak bisa diam saja saat premanisme mengintimidasi diskusi yang seharusnya menjadi wadah untuk bertukar ide dan gagasan," tuturnya.
Kata Najmi, menurut laporan dari Freedom House, kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah fakta yang mengkhawatirkan.
"Kita tidak bisa membiarkan suasana intimidasi dan ketakutan membungkam suara-suara kritis kita. Kita perlu memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat berbicara dan berdiskusi tanpa rasa takut," tegasnya.
Najmi sangat mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang telah mencatat laporan terkait insiden ini.
Namun, semua harus memastikan bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelaku premanisme ini.
"Kita tidak ingin kejadian serupa terulang di masa depan. Kita, sebagai generasi muda, harus berani bersuara untuk melawan ketidakadilan," ucapnya.
Oleh karena itu, Najmi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang publik sebagai tempat yang aman untuk berdiskusi dan berpendapat.
"Kita harus bersatu untuk melawan intimidasi dan untuk memperjuangkan kebebasan berbicara. Dengan melindungi hak-hak ini, kita sedang memperjuangkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis," tutupnya.
Sebelumnya, aksi pembubaran diskusi Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional di Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9/2024) mendapatkan kecaman keras.
Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra mengungkapkan peristiwa pembubaran diskusi di Kemang itu tidak sesuai dengan prinsip kebebasan HAM yang dijamin UUD 1945.
Selain itu, Dhahana mengatakan, pembubaran diskusi secara semena-mena melanggar asal 28E Ayat 3 yang berbunyi 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'.
"Kebebasan berpendapat merupakan hal penting dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia," ujar Dhahana.
Dhahana juga menegaskan bahwa tindakan pembubaran tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat 1 yaitu Pembubaran diskusi umum secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai seperti dikutip dari tvone
Refly Harun: Mereka Lakukan Didepan Polisi yang Tidak Bertindak Apapun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun yang juga menjadi salahsatu pembicara pada acara tersebut. Refly menilai aksi yang dilakukan para preman tersebut terjadi dihadapan para polisi dan terkesan membiarkan tanpa ada tindakan pencegahan.
Aksi premanisme tersebut dinial Refly sebagai bagian dari tindakan kriminal. "Itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi," turut Refly dalam jumpa persnya yang dikutip Poskota dari channel YouTube Refly Harun, Sabtu 28 September 2024.
Pihaknya pun menyesalkan tidak adanya tindakan pencegahan aksi premanisme oleh aparat kepolisian tersebut. "Jadi kalo polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib," sesalnya.
Refly pun akan mengajak sejumlah pihak untuk mendatangi pihak kepolisian guna mempertanyakan masalah ini.
"Menurut saya, kita perlu ramai-ramai datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini," tegas Refly.
Hal sama pun diungkapkan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang membiarkan aksi premanisme.
Din Syamsuddin menilai hal ini tidak hanya memalukan, tetapi menganggu dan merusak kehidupan dan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, dia pun menyoroti tanggung jawab kepolisian.
"Polisi, mohon maaf saya ingin katakan terus terang tidak berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat, sebagaimana yang menjadi slogan. Ternyata diam saja. Saya sungguh protes keras polisi yang berdiam diri bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme," tegasnya.
Refly dan undangan lain yang ada di diskusi tersebut juga berencana untuk melaporkan aksi perusakan ini, bila polisi tak bertindak.
Aksi premanisme yang dilakukan orang tidak dikenal (OTK) pada acara Diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama tokoh dan Aktivis Nasional' yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 28 September 2024 dikecam Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Para OTK yang berperawakan tegap dengan berkulit hitam khas dari ras Indonesia Timur itu tiba-tiba saja masuk merangsek kemudian berbuat arogan dengan membubarkan diskusi yang tengah berlangsung.
Berdasarkan tayangan video yang beredar luas di dunia maya, belasan preman yang menggunakan masker dan rata-rata dari Indonesia Timur itu masuk dan merangsek hingga berteriak-teriak agar membubarkan acara.
Sejumlah alat-alat pendukung mulai dari spanduk, infokus, dan lainnya tampak dihancurkan mereka. Padahal tengah berlangsung diskusi yang dihadiri tokoh nasional diantaranya Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Prof Said Didu, Refly Harun, dan beberapa tokoh lainnya.
Said Didu: Negara Darurat Demokrasi
Sekelompok preman atau orang tak dikenal (OTK) membubarkan paksa diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional' yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).
Kelompok yang mengenakan masker itu melakukan aksi anarkis dengan mencabut spanduk acara di ruangan sambil berteriak-teriak.
Terkait hal itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang juga hadir langsung mengecam keras tindakan anarkis tersebut.
"Gaya premanisme bubarkan Diskusi Diaspora. Diskusi Diaspora yang menghadirkan banyak tokoh nasional di salah satu hotel di Jakarta Selatan dibubarkan oleh massa dengan cara premanisme," ujar Said Didu melalui akun @msaid_didu di X.
"Mereka masuk ruangan merusak semua alat peraga dan 'mengusir' peserta. Negara ini darurat demokrasi," tambah Said Didu, dikutip Sabtu (28/9/2024).
Diketahui, acara itu juga dihadiri mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Din mengecam keras aksi anarkisme tersebut.
"Apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika mereka masuk dan merusak, ini adalah anarkisme," kata Din Syamsuddin dalam jumpa persnya yang dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (28/9/2024).
Selain Din Syamsuddin, juga hadir dalam jumpa pers Refly Harun, Said Didu, Sunarko, dan lain sebagainya.
Din Syamsuddin menyebutkan, kejadian tersebut tidak hanya memalukan, tetapi mengganggu dan merusak kehidupan dan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, dia menyoroti tanggung jawab kepolisian.
Warganet di media sosial pun geram dengan peristiwa itu. mereka menilai ada orang tertentu yang menyuruh kelompok preman tersebut membubarkan kegiatan.
Bahkan, ada informasi, peristiwa serupa juga terjadi saat aksi Global Climate Strike di Taman Menteng.
"Astaghfirullah… Kemarin tgl 27 Sept acara Aksi Global Climate Strike di Taman Menteng dibikin rusuh oleh segerombolan preman entah dari mana, atas perintah siapa, yang jelas mereka provokatif sekali & mengintinidasi peserta aksi," tulis pegiat media sosial, Maria A. Alkaff, melalui akun @MariaAlcaff di X.
"Hari ini, kembali preman2 mengacak2 forum diskusi. Team yang akan jadi pembicara & peserta forum diskusi hadir, acara sudah dibubarkan oleh gerombolan preman gak jelas… Udah mulai pake preman2 segala ya?," sambungnya.
Informasi yang dihimpun, sebelum pembubaran terjadi, sekelompok massa melakukan aksi demonstrasi di depan hotel itu. Namun, tiba-tiba masuk ke dalam ruang acara. Mereka terlihat membubarkan peserta diskusi.
Massa tersebut juga terlihat mencabut spanduk acara yang berada di depan. Sayangnya, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa itu.***
