Kelompok massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Senin (23/9/2024).
Aksi ini dilakukan menjelang pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta malam nanti.
JRMK diketahui merupakan pendukung Anies Baswedan. Mereka bahkan salah satu yang pertama mendukung dan meminta Anies untuk maju kembali dalam Pilkada DKI 2024 pada 19 Mei lalu.
Meski akhirnya, Anies batal maju karena tak ada partai yang mengusungnya.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa yang diperkirakan berjumlah puluhan orang ini membawa spanduk bergambar tiga paslon.
Yakni, Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
Kemudian, mereka melakukan aksi simulasi mencoblos tiga kotak foto paslon dalam spanduk itu. Salah satu perwakilan massa menusuk spanduk dengan menggunakan kayu yang sudah diruncingkan.
Koordinator JRMK, Minawati mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas kondisi Pilkada 2024 ini.
Ia menganggap paslon-paslon yang ada tak mencerminkan perwujudan aspirasi warga Jakarta.
Dengan mencoblos lebih dari satu paslon, sesuai aturan Pemilu, surat suara jadi tidak sah dan tak dihitung dukungannya kepada kandidat manapun.
"Hari ini kita aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat jakarta, yang Pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat," ujar Minawati.
"Terutama di Jakarta, banyak kampung kami yang belum terselesaikan masalahnya. Maka kami tahun ini adalah untuk golput," lanjutnya.
Minawati menyebut ada 32 kampung yang tergabung dalam JRMK. Ia tak memaksa masyarakat luas untuk mengikuti sikap ini melainkan hanya mengajak.
"Kan dalam itu tidak memaksa. Kita hanya mengajak, tapi tidak pakai paksaan. Kalau pakai paksaan, kita memberikan uang itu dapat tindakan (pidana). Ini kami tidak mengancam," ucapnya.
Sebelum memutuskan sikap ini, Minawati mengaku sudah membahasnya berulang kali. Dari ketiga paslon yang ada, tidak ada satupun yang dianggap mendukung aspirasi warga.
"Yang penting kita sudah menyatakan sikap tidak memilih tiga-tiganya. Tidak ada kepercayaan dan tidak mewakili kepentingan rakyat," pungkasnya.