Dokter Tifa Kembali Kritik Keras IKN, Sebut Pembangunan Tanpa Uji Amdal dan Bebani Utang Negara

Aktivis Media Sosial Tifa yang juga seorang sekaligus ahli saraf sebut penguasa saat ini bodoh dan tidak mengerti mana yang benar dan salah.

Dia juga kerap kali mengkritik pembanguna IKN sejak tahun 2022, kini dokter Tifa kembali mencuit di akun media sosial X pribadinya.

“Bolak balik saya sudah bilang soal IKN, bahkan sejak 2022,” tulis dia dia kaun X @DokterTifa, diambil Minggu (9/9/24)

 “Orang bodoh kalau diberi kekuasaan, ngga bisa mengukur diri, ngga akan tahu batas dan ngga akan ngerti mana benar mana salah, mana boleh mana tidak,” jelas dia.

Dia mengungkapakan bahwa pindah ibu kota dengan keadaan tidak punya uang itu tidak penting dan bahkan membuat utang negara makin besar.

“Uang tidak punya, utang numpuk, Eh mau pindahin  Ibukota, sesuatu yang sama sekali tidak urgent dan tidak impartant,” tambahnya.

Selain itu ia mengungkapkan bahwa bangunan yang saat ini dibangun di IKN tidak mengikuti uji Amdal dengan jelas, banguanan yang saat ini dibangun tersebut tidak jelas.

“Bikin bangunan ngga ada yang jelas, feasibility study dan uji AMDAL sepertinya juga sama sekali ngga dikerjakan,” jelas dia.

Ia mengatakan bangunan dibangun dimana-mana sesuai imajinasi penguasa tanpa melihat keadaan rakyat yang harus menjadi koraban dalam pembanguanan tersebut.

“Main bangun sana sini, asal terwujud apa yang ada di imajinasi katroknya, Rakyat jadi korban. Bayar utang atas bangunan mangkrak,” jelasnya

Dengan kesel dia juga menulis di penghujung postingannya sembari memanggil nama Mul, yang diduga menyindir nama kecil Jokowi.

“Mul, Mul. Ancene tuambeng kon iku,” tulis dalam postingannnya.

IKN saat ini terbangun terlihat sangat megah untuk Istana, lambag garuda di belakang Istana sempat jadi kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan design awal seperti dikutip dari bikinberita

Jokowi Gencar Bangun IKN Lupakan Mahalnya Biaya Pendidikan, Jatam: Penjajahan Gaya Baru!

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim), Aji Ahmad Affandi menyebut megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), tak lebih dari penjajahan gaya baru (neo kolonialisme) dari penguasa.

Dalam acara Ngobrol Asyik Online (Ngaso) bertajuk “Mirisnya Upacara Kemerdekaan IKN: Pesta di Tengah Krisis” yang diadakan Forest Watch Indonesia (FWI), Selasa (20/8/2024), Aji menyampaikan pemikirannya.

Dia membuat sebuah analogi sederhana terkait penampilan IKN saat ini bak ruang tamu dalam sebuah rumah. Rumah itu dihuni seorang ayah, istri dan anak-anak.

Di mana, setiap anggota keluarga, memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya istri, membutuhkan biaya untuk kesehatan dan pendidikan bagi dirinya dan anak-anak.

Selain itu, dia butuh bahan pangan untuk kehidupan sehari-hari. Peran ayah sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan itu.

Alih-alih memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sang ayah justru lebih fokus mempercantik ruang tamu (IKN).

Dia ingin tampilan ruang tamu menonjol cantiknya dan memikat setiap mata yang memandang.

Alasan sang ayah, jika memiliki ruang tamu yang menawan maka seluruh kebutuhan keluarga akan otomatis terpenuhi.

Selanjutnya Aji menyampaikan dialog antara suami dan istri dengan nada sindirian kepada pemerintah.

“Setiap tamu yang datang pasti terkagum-kagum dengan ruang tamu kita. Tapi kamu jangan cerita, kalau uang sekolah anak-anak kita belum dibayar. Jangan ngomong-ngomong kalau kita sudah tidak punya uang untuk biaya kesehatan.” kata Aji, dikutip Rabu (21/8/2024).

Apa yang terjadi saat ini di IKN, menurut Aji, merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang dipertontonkan penguasa.

Di tengah masalah ekonomi dan seretnya keuangan negara, pemerintah tetap saja menjadikan megaproyek IKN senilai Rp466 triliun sebagai prioritas.

"Dengan mata telanjang, kita diperlihatkan bagaimana ketidakberpihakan pemerintah terhadap persoalan rakyat. Banyak kebijakan yang tidak memiliki urgensi dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Sebaliknya, rakyat terus ditekan melalui berbagai macam pajak dan aturan yang memberatkan," kata Aji.

Pemerintahan Jokowi, kata Aji, seolah-olah tidak peduli dengan masalah pendidikan yang semakin mahal, serta akses yang semakin sulit.***

Baca Juga