Diungkap Mahfud MD: Produk Hukum terkait Kekuasaan Berbau Rekayasa

 

-Seluruh produk hukum yang bersinggungan dengan kekuasaan tidak lepas dari rekayasa yang menguntungkan penguasa.

Demikian penegasan pakar hukum tata negara, Mahfud MD dalam podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (11/7).

"Termasuk produk peradilannya. Hal-hal yang tidak masuk akal yang dibuat," kata Mahfud.

Mahfud lalu mencontohkan kasus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang bisa lolos mengikuti Pilpres 2024.

"(Gugatan) itu kan sudah ditarik kemudian dimasukan lagi di hari libur, kemudian disuruh beri nomor. Kesaksian muncul kan disuruh ketua MK (Anwar Usman) untuk kemudian disidangkan lagi," kata Mahfud.

Sehingga kesepakatan sebelumnya bahwa gugatan tersebut ditolak kemudian dibahas lagi karena nomor perkaranya beda.

"Pada akhirnya 5 orang (Hakim Konstitusi) tidak setuju dan 4 (Hakim Konstitusi) setuju. Tapi dikatakan 2 dari yang tidak setuju hanya boleh kalau sudah (menjabat) kepala daerah, maka dianggap ikut yang setuju," kata Menkopolhukam periode 2019-2024 ini seperti dikutip dari rmol

Mahfud MD: Kita akan Lawan Kesewenang-wenangan

 Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, sampai saat ini rekayasa-rekayasa untuk membegal demokrasi di Indonesia berhasil diselamatkan. Tapi, ia merasa, sesuatu bisa saja terjadi, sehingga semua masih harus tetap fokus mengawal.

“Sementara ini selamat, tapi kita jangan memboroskan energi untuk hal-hal lain supaya fokus agar ini tetap selamat sampai pada tujuannya karena sebenarnya ini merupakan usaha usaha untuk membegal demokrasi,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (28/08/2024).

Pertama, ia mengingatkan, usaha-usaha membegal demokrasi sudah bisa dilihat dari apel-apel lurah dan sebagainya yang diatur untuk membuat pernyataan agar jabatan presiden tiga periode. Walau dibantah, pemain-pemainnya dan tujuannya sudah jelas.

Setelah itu tidak berhasil karena diprotes keras, muncul usaha-usaha memperpanjang jabatan. Saat itu, usaha-usaha seperti itu kembali mendapat penolakan rakyat dengan alasan apapun. Lalu, muncul lagi lewat putusan PN Jakpus untuk menunda pemilu.

“Kan gila itu, pengadilannya juga gila, masa itu urusan pemilu diputus oleh pengadilan perdata yang isinya itu meminta pemilu dihentikan, rangkaian dari memperpanjang itu. Bahkan, saya juga mendengar siapa pelakunya yang melakukan itu, ya orang-orang ada di kementerian juga,” ujar Mahfud.

Mantan Menkopolhukam itu melihat, usaha-usaha untuk memperpanjang periode, menambah dua tahun lalu lewat pengadilan sampai melalui Mahkamah Konstitusi itu merupakan sebuah rangkaian. Mahfud merasa, itu semua membuat rakyat marah.

“Masuknya Gibran itu menjadi calon itu pelanggaran luar biasa, saya mengatakan ini berani, berani wong sudah diputus oleh MKMK bahwa itu melanggar, kan gitu, jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah, sekarang ketemu batunya, rakyat sudah sampai di leher, sehingga demo kemarin tidak bisa dibendung,” kata Mahfud.

Mahfud menyayangkan, cara-cara jelek seperti itu kembali dilakukan dan kali ini lewat Mahkamah Agung yang memutus Kaesang boleh maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada. Padahal, sudah ada peraturan yang jelas tentang batas usia saat pencalonan.

Maka itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku mual mengomentari ini karena cara-cara yang dilakukan sudah jorok. Mahfud meyakini, Tuhan pasti turun tangan dan alam semesta pada akhirnya akan memilih jalannya sendiri memperbaiki.

“Perkembangan politik yang saya dengar Pak Prabowo berperan, Pak Prabowo tidak menghendaki karena itu permainan tidak sehat bagi demokrasi, jangan diteruskan itu katanya Pak Prabowo juga, saya tidak dengar sendiri, dari Bu Mega, tapi sudah beredar Pak Prabowo menyatakan kepada Bu Mega melalui telfon bahwa itu bukan kehendak saya,” ujar Mahfud.

Mahfud turut menyoroti pidato Prabowo di PAN yang dinilai sudah menyatakan sikap tegas kalau dirinya merupakan presiden pilihan rakyat yang harus menuruti kehendak rakyat. Prabowo turut meminta intel tidak digunakan untuk memata-matai rakyat.

“Itu kan jelas itu sikap pak, saya kira secara halus itu isyarat saya sampai sekarang tidak dititipi siapapun oleh Pak Jokowi, ya itu bagus, tapi bagi saya itu artinya oleh sebab itu kamu jangan nitip, mumpung tidak eksplisit, jangan coba-coba nitip, saya ini presiden pilihan rakyat, oh bagus, bagus bagus,” kata mantan Anggota DPR RI itu.

Bagi Mahfud, demonstrasi yang meledak secara tiba-tiba karena rakyat sudah tidak tahan dibohongi dan ini mempermalukan Indonesia ke dunia. Mahfud turut menerima keresahan dari seniman-seniman yang tidak terima rakyat diperlakukan seperti ini.

“Oleh sebab itu, situasi ini harus dijaga, bahwa kita akan melawan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi, soal pilkada yang mau menang siapa silakan saja, yang penting prosesnya demokratis,” ujar mantan Menteri Pertahanan.***

Baca Juga