Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan mitigasi terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, data NPWP milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani diduga bocor.
"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan Tol Solo-Jogja, di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9).
Kepala negara menegaskan, peristiwa seperti ini tak hanya terjadi di Indonesia saja. Tetapi juga terjadi di negera-negara lain.
"Seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain. Semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi. Atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang beda-beda. Bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker yang masuk," tegas Jokowi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). "Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, Kamis (19/9).
Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.
