Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dipercepat.
Merespons hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keputusan soal percepatan pembangunan IKN berada di tangan Prabowo setelah menjabat sebagai presiden nanti.
"Itu nanti terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober," kata Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan, Rabu (14/8/2024), dilansir YouTube Kompas TV
Jokowi mengatakan pembangunan IKN membutuhkan waktu antara 10 sampai 20 tahun untuk diselesaikan.
"Saya menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mungkin bisa 10, 15, atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, 'Wah, kalau saya kurang cepat itu 4, 5, 6 tahun (bisa selesai)'. Ya, nanti terserah beliau," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji akan menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sebelum digelarnya sidang kabinet paripurna di IKN, Senin (12/8/2024).
"Oh, pasti kita selesaikan," kata Prabowo sidang kabinet paripurna di IKN, Senin.
Menurutnya, pembangunan ibu kota baru secara keseluruhan memakan waktu yang tidak sebentar seperti yang terjadi di negara lain.
Kendati demikian, Prabowo mengatakan dirinya akan berupaya agar pembangunan IKN bisa rampung secepatnya.
"Jadi, ya, memang pembangunan ini berjalan dan harus terus kalau bisa kita percepat, ya, kalau bisa."
"Tapi, tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan semua kemampuan kita."
"Kalau saya optimis saya lihat. Saya kira bagus sekali," terangnya.
Ia memprediksi IKN bisa mulai digunakan lima tahun mendatang.
Lalu, akan tampak bagus pada 6 tahun mendatang.
"Tapi kalau saya optimis, ya, dalam 4-5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik kalau menurut saya, ya."
"Saya bukan ahli teknik, tapi saya lihat potensinya saya lihat, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai," terangnya.
Prabowo jadi Investor IKN
Sementara itu, Prabowo Subianto juga sempat mengungkapkan dirinya menjadi salah satu investor di IKN.
Menurutnya, sebagai investor di IKN, status dirinya adalah sebagai pengusaha.
"Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," kata Prabowo usai meninjau embung MBH sebelum sidang kabinet di IKN, Senin.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan pemerintah sudah memulai pembangunan di kawasan inti IKN untuk mendukung aktivitas pemerintahan seperti Istana Presiden, Wakil Presiden, kemudian Kemenko dan Kementerian.
“Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini."
"Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan istana presiden, wakil presiden kemudian kemenko, kemudian kementerian,” kata Jokowi.
Ia berharap rampungnya pembangunan gedung pemerintah di IKN akan menarik investasi baru ke sana.
"Kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN karena investasi di IKN," ucapnya.
Dirinya mengeklaim manfaat investasi di IKN tidak akan dirasakan sekarang melainkan nanti di masa depan.
"Ini adalah investasi masa depan bukan sekarang," pungkasnya seperti dikutip dari tribunnews
Potensi Beda Kepentingan Prabowo dan Jokowi
Spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto belakangan muncul. Sebabnya, mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program makan gratis Prabowo secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya.
Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan IKN setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.
Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo.
“Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” kata Adi dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.***
