PKB: Gus Yahya dan Gus Ipul Tak Punya Kartu Anggota Partai

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memastikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bukan kader PKB lantaran sudah tak lagi memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

"KTA dari mana? Enggak ada [kader PKB]. Enggak ada KTA-nya," kata Jazilul di Kantor PKB, Jakarta, Selasa (6/8).

Sebaliknya, Jazilul mengatakan dirinya masih menjadi pengurus syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta. Ia kemudian bertekad ingin meluruskan khittah NU yang termuat di dalam qonun asasi NU.

"Ayo ditegakkan. Ini organisasi ulama. Bukan organisasi pasar Induk. Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada semuanya," kata dia.

Jazilul menilai Gus Ipul sebagai dalang kekisruhan antara PKB dan PBNU belakangan ini terkait pernyataannya yang ingin mengambil alih PKB ke PBNU.

Ia menegaskan PBNU dan PKB tidak ada hubungannya satu sama lain. Kedua entitas itu berbeda.

Menurutnya, upaya mengambilalih PKB oleh PBNU bertentangan dengan aturan ormas dan aturan Partai Politik.

Ia juga menyatakan Khittah NU telah mengatur jika organisasi ini ada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan.

"Jangan cawe-cawe di politik," kata dia.

Pada September 2023 lalu, Gus Yahya sempat mengatakan dirinya tidak pernah keluar dari PKB usai terlibat dalam pendirian partai tersebut pada 1998 silam.

Namun, ia tidak diperbolehkan untuk menjual posisi Ketua Umum PBNU untuk kepentingan politik di PKB.

"Saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai Ketua Umum PBNU, saya tidak boleh menyeret-seret NU ke dalam PKB," ujar Yahya di Kantor PBNU pada September 2023 lalu.

Hubungan PKB dan PBNU kembali memanas belakangan ini usai Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji 2024 hingga digulirkannya Pansus Haji oleh DPR. Diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merupakan adik dari Gus Yahya.

PBNU membalas dengan membentuk tim untuk mengkaji hubungan NU dan PKB. PBNU memanggil eks petinggi dan petinggi PKB untuk memeriksa hubungan organisasi keduanya. Namun, pemanggilan itu justru membuat situasi makin memanas dengan saling berbalas komentar para pengurus PKB dan PBNU di depan publik Seperti dikutip CNN Indonesia

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid tidak mau memenuhi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara. Wahid menyatakan hal ini untuk menjelaskan alasannya tidak menghadiri undangan dari tim panel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Saya tidak bisa mendatangi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara, tidak boleh di bawah negara,” kata Hasanuddin Wahid lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Hal itu merujuk pada pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Menurut Wahid, pernyataan Yahya itu mengabaikan konstitusi. Menurut dia, pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari saja tidak pernah mengatakan bahwa NU di atas negara.

“Coba publik menilai, apa boleh di Indonesia ini ada institusi di atas negara?” tanya Wahid.

Sebelumnya, saat pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu, 3 Agustus 2024, Yahya menyinggung posisi NU harus berada di atas negara, bukan di bawah negara, apalagi partai.***

Baca Juga