.jpg)
Dalam akhir masa jabatan sebagai presiden, Joko Widodo melakukan kembali manuver yaitu reshuffle atau rombak kabinet.
Tak ayal kebijakan tersebut mendapat sorotan publik termasuk para pengamat.
Pengamat Kebijakan Publik, Riko Noviantoro mengatakan perombakan pada masa akhir jabatan, yakni 1,5 bulan sebelum Jokowi selesai menjabat seolah jadi tren buruk bagi pemerintah saat ini.
"Reshuffle di ujung masa pemerintah tidak ada manfaat," kata Riko seperti dikutip di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Menurutnya, reshuffle tersebut tak selaras dengan upaya mengejar tertinggalnnya kinerja pemerintahan di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil.
Ia menilai, perombakan kabinet ini karena kekecewaan Jokowi terhadap salah satu partai yang ada di kabinet.
"Artinya reshuffle ini lebih beraroma ‘amarah’ politik Jokowi tehradap partai politik. Hal yang tidak pantas bagi sosok kepala negara dan kepala pemerintahan," kata peneliti dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP).
Ia menyarankan, Jokowi sebaiknya fokus pada upaya pembenahan internal jelang tutup masa jabatan.
Khususnya menjalin komunikasi lebih harmonis dengan pihak-pihak mana pun sebagai bagian dari sikap rendah hati sebagai kepala negara.
"Cara ini lebih dapat mengantarkan pemerintah landing secara baik," katanya.
Riko hanya berharap, Jokowi memilih menteri yang kompeten pada bidang yang dikerjakan.
"Khususnya memahami dan mengetahui target yang dibutuhkan untuk pembangunan negara," tandasnya.
Pengamat Nilai Reshuffle Menkumham Berkaitan dengan Pengkondisian Golkar Usai Airlangga Mundur
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti kocok ulang alias reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang dua bulan akhir masa pemerintahannya.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah reshuffle terhadap menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Menurut Agung, reshuffle terhadap Yasonna sarat kepentingan politis, khususnya dengan dinamika yang terjadi di Partai Golkar.
"Saya melihat ada arah untuk mengkondisikan Golkar menjadi relatif apabila pos Menteri Kumham dijabat oleh orang dekat kekuasaan," kata Agung saat dihubungi, Senin, 19 Agustus 2024.
Pengkondisian yang dimaksud Agung ialah manakala nanti Golkar rampung menyelenggarakan Musyawarah Nasional partai.
Pada forum tersebut, partai beringin akan memilih Ketua Umum partai yang baru setelah ditinggal Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.
Di sini lah, menurut Agung, posisi Menkumham menjadi amat strategis karena akan membubuhkan tanda tangan pengesahan struktural ke lembaran negara.
"Risikonya, jika struktural kepengurusan tidak disukai, menteri Kumham bisa menahan legalitas sampai sesuai dengan keinginan penguasa. Saya menduga reshuffle ini mengarah ke sana," ujarnya.
Jokowi Reshuffle Kabinet Hari ini, Pengamat: Murni Dilakukan karena Syahwat Politik!
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan kocok ulang alias reshuffle Kabinet Indonesia Maju hari ini Senin 19 Agustus 2024.
Reshuffle dilakukan menjelang dua bulan berakhirnya masa jabatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pakar Hukum Tata Negara, Herdiansyah Hamzah, mengatakan meski menjadi hak prerogratif Presiden, namun reshuffle yang dilakukan Jokowi kali ini sarat nuansa politis, bahan tidak akan memberikan efektifitas kerja bagi pemerintahan.
"Reshuffle hari ini adalah murni dilakukan karena syahwat politik," kata Herdiansyah saat dihubungi, Senin, 19 Agustus 2024.
Ia melanjutkan, reshuffle selaiknya dilakukan dengan pertimbangan faktor atas kepentingan rakyat.
Sebab, secara prinsip menteri bekerja untuk melayani rakyat, bukan hanya negara saja.
"Sehingga, tidak ada kepentingan rakyat di sini, yang ada ialah kepentingan untuk melanjutkan kekuasaan," ujar pengajar di Universitas Mulawarman itu seperti dilansir dari viva
Deddy Soal Reshuffle: Jokowi Mainkan Politik Kotor, Melawan Prabowo, Lumpuhkan PDIP hingga Kuasai Dana Politik!
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menilai perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini dianggap sebagai permainan politik kotor. Pasalnya ia tak melihat adanya alasan subtansial dibalik perombakan itu.
"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya," kata Deddy dalam keterangannya yang diterima , Senin (19/8/2024).
"Sebab tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser," katanya menambahkan.
Menurutnya, Jokowi justru sedang mempersiapkan diri untuk melawan Prabowo dalam 5 tahun ke depan.
Selain itu, kata dia, penggantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai 3 tujuan.
"Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota. Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan," ujarnya.
Kedua, kata dia, hal itu akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam.***
