Pemerintah Siap-Siap Dirujak Warga jika Perayaan HUT RI Boros

 Komisi II DPR mengingatkan pemerintah agar tidak berlebihan mengeluarkan uang negara demi perayaan HUT RI di IKN.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus khawatir akan timbul persepsi negatif dari masyarakat dan dianggap pemborosan uang negara.

"Saya paham pemerintah ingin memberikan yang terbaik di peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun jangan sampai dianggap boros sehingga merusak citra birokrasi,” ucap Guspardi kepada wartawan, Jumat (9/8). 

Guspardi juga meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail dan transparan terkait anggaran yang dikeluarkan untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN. 

Masyarakat, kata dia, membutuhkan klarifikasi secara komprehensif. Apalagi sebelumnya pihak istana sempat membantah adanya penyewaan mobil khusus bagi tamu penting. 

"Intinya pemerintah harus transparan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar memahami apa yang terjadi dan seberapa besar kebermanfaatan penggunaan anggaran tersebut," tutup Guspardi Gaus.

Mensesneg Pratikno sebelumnya menyatakan ada potensi anggaran peringatan HUT RI tahun ini membengkak karena dilaksanakan di dua tempat, yakni di IKN dan Jakarta.

“Karena upacara diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan,” kata Pratikno belum lama ini seperti dikutip dari rmol

Apakah benar perlu bagi seluruh menteri untuk hadir dan menginap di hotel mewah baru hanya untuk menghadiri sidang kabinet yang, dalam konteks waktu dan substansi, mungkin tidak akan memberikan dampak besar?

Penggunaan anggaran untuk persiapan ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas.

Ketika sebagian besar rakyat masih bergelut dengan isu-isu mendesak seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, infrastruktur yang tak merata, dan masalah sosial lainnya, apakah benar menggelar sidang kabinet di lokasi baru dengan segala kemewahannya adalah langkah yang tepat?

Jika sidang kabinet ini dimaksudkan untuk menyiapkan transisi ke pemerintahan berikutnya, maka efektivitas dan efisiensinya harus dipertanyakan.

Dalam dua bulan ke depan, keputusan-keputusan penting apa yang bisa diambil yang akan benar-benar mengubah arah negara? Ataukah, sidang ini hanya menjadi cara bagi pemerintahan Jokowi untuk meninggalkan jejak simbolis di IKN, menunjukkan bahwa mereka telah “memulai” sesuatu yang besar, walau hasil akhirnya masih jauh dari pasti?

Singkatnya, sidang kabinet di IKN ini tampaknya lebih merupakan sebuah simbolisme daripada langkah substantif.***

Baca Juga