Hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas akhir-akhir ini.
Hal tersebut terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji untuk mengusut penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai bermasalah.
PBNU juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB. Pansus itu merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.
Terkait hal itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan dirinya bakal segan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jika mereka sopan.
Cak Imin juga menyebutkan lebih baik jika PKB dan PBNU duduk bareng dan minum kopi bersama dengan niat yang baik.
"Loh, lebik baik kalau ngajak ngopi baik. Namun, ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," ujar Cak Imin di Ponpes Daarul Rahman, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).
Saat ditanya apakah PKB dan PBNU akan kembali islah, Cak Imin mengatakan tidak ada urusannya, karena keduanya memiliki urusannya masing-masing.
Adapun PBNU berada di bawah ranah UU Ormas, sedangkan PKB melaksanakan UU Partai Politik.
"Enggak ada islah, wong enggak ada urusannya. Apa urusannya PBNU? Urusan sendiri, kita sendiri. Apanya yang diislahkan?" tandasnya seperti dikutip dari fajar
PKB Respons Pernyataan Megawati soal Ada yang Mau Ambil Alih PDIP
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandara atau Cak Imin menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengatakan ada yang ingin mengambilalih PDI-P.
Menurutnya, apa yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di PKB.
“Ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai UU partai politik, pakai UU ormas,” ujar Cak Imin di Jakarta, pada Kamis (15/8/2024)***
