Keputusan Airlangga Hartarto yang tiba-tiba mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar diibaratkan pengamat politik Hendri Satrio seperti "gempa bumi politik".
Menurut sosok yang akrab disapa Hensat itu, langkah tak terduga ini memunculkan ketidakstabilan politik di Tanah Air.
"Airlangga sudah memberikan semua, tapi ternyata gonjang-ganjing itu masih ada. Dia tidak mau menunggu sampai hari Senin, harus malam Minggu," ujarnya lewat video yang diunggah di Instagram, Rabu (14/8).
Pernyataan Hendri Satrio itu menimbulkan spekulasi mengenai ada tidaknya tekanan yang membuat Airlangga mengambil keputusan yang mengejutkan tersebut.
Di sisi lain, Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga mengingatkan para ketua umum partai politik lainnya agar waspada dengan situasi yang terjadi saat ini.
"Buat ketum-ketum partai politik lainnya, jangan senang dulu. Mungkin saja nasib Anda bisa seperti Airlangga Hartarto, tiba-tiba mundur pada malam Minggu," tandasnya seperti dikutip dari rmol
Megawati Terkejut Airlangga Hartarto Mundur
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut saat mendengar kabar Airlangga Hartarto mengundurkan diri selaku ketua umum Partai Golkar.
Hal itu dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Senayan, Minggu (11/8).
"Beliau sosok komunikator yang baik, dan membangun kerja sama politik yang baik," kata Hasto.
Hasto mengatakan, Megawati turut prihatin dengan lunturnya sistem demokrasi Indonesia.
"Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," kata Hasto.
Mengaku Akan Berhati-hati
Oleh karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, Hasto mengaku pihaknya akan berhati-hati.
"Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan," terang Hasto.
Dia pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, dimana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Dan intervensi itu tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. ***
