Jokowi soal Anggaran Upacara HUT RI Membengkak: Ada Transisi, Jadi 2 Tempat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons terkait anggaran upacara bendera 17 Agustus yang 'membengkak'. Dia mengamini hal tersebut, sebab upacara tahun ini digelar di dua lokasi, Jakarta dan IKN.

"Ya namanya dulu hanya di satu tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat," kata Jokowi kepada wartawan di JCC, Jakarta, Jumat (9/8).

Jokowi mengatakan, anggaran yang membengkak itu wajar. Adapun anggaran upacara diambil dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Tapi, tidak disebutkan anggaran yang disiapkan untuk menyelenggaran upacara HUT ke-79 RI di 2 tempat.

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno telah menyatakan adanya potensi anggaran peringatan HUT RI tahun ini membengkak karena dilaksanakan di dua tempat, yakni di IKN dan Jakarta.

Selain itu, harga sewa rental mobil, harga penginapan juga melambung tinggi jelang peringatan hari kemerdekaan RI di IKN. Hal ini lantaran akan ada cukup banyak tamu undangan VVIP dan VIP, maka hotel berbintang akan menjadi rujukan.

Sempat disebutkan bahwa pemerintah akan menyewa 1.000 unit mobil untuk di IKN. Termasuk Alphard yang biayanya mencapai Rp 25 juta per unit. Namun belakangan, hal itu dibantah oleh istana. Tamu undangan akan mobilisasi menggunakan bus.

Selain itu, berdasarkan informasi, biaya penginapan di IKN juga cukup tinggi. Salah satunya seperti tarif Swissôtel Nusantara terendah saat ini berkisar antara Rp 4,8 juta hingga Rp 8 jutaan per malam. Sedangkan tarif sewa untuk fasilitas presidential berkisar di angka Rp 20 juta per malam.

Swissôtel Nusantara merupakan hotel bintang 5 dan saat ini merupakan satu-satunya hotel di IKN seperti dikutip dari Kumparan

Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah transparan terkait anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail dan transparan soal anggaran yang dikeluarkan untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN.

Sebab, sebelumnya pihak Istana sempat membantah adanya penyewaan mobil khusus bagi tamu penting.

"Intinya pemerintah harus transparan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami apa yang terjadi dan seberapa besar kebermanfaatan penggunaan anggaran tersebut," kata Guspardi dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).***

Baca Juga