Jazilul Sebut PKB dan PBNU Dua Entitas yang Beda: Jangan Buat Kisruh

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawaid menyatakan, antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan dua entitas yang berbeda. Karena itu, dia mewanti-wanti PBNU untuk tidak membuat kisruh.

"PBNU dan PKB tidak ada hubungannya, dua entitas yang berbeda," kata Jazilul saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Jazilul menyebut, perbedaan itu terletak dalam regulasi yang mengatur kedua lembaga tersebut. Menurut dia, konstitusi PKB telah diatur melalui Undang-undang Partai Politik, sementara PBNU diatur lewat Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. "Jalan sesuai jalur masing-masing, jangan bikin kisruh," ujarnya.

Meski begitu, Jazilul mengaku tidak terpancing atas kisruh yang dibuat oleh PBNU. Sebab, menurut dia, partainya tidak memiliki hubungan dengan ormas agama itu.

Jazilul mengatakan kisruh partainya dengan organisasi NU tingkat pusat ini imbas pernyataan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf. Pernyataan itu menyoal pembentukan tim khusus yang diduga ingin mengambil alih PKB.

"(Pernyataan) Itu bikin kisruh, bertentangan dengan aturan Ormas aturan Partai Politik, termasuk di Nahdlatul Ulama," kata Jazilul.

Menurut Jazilul, NU seharusnya berada di jalur keagamaan, kemasyarakatan, dan tidak cawe-cawe urusan politik sesuai khittahnya sebagai ormas keagamaan. Karena itu, Jazilul meminta kepada PBNU untuk mencabut pernyataannya yang berusaha ikut campur urusan politik PKB. "Cabut dulu pernyataan yang tidak jelas," ujarnya.

Pembentukan pansus PKB oleh PBNU adalah babak baru perseteruan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Keduanya berselisih setelah Cak Imin, sapaan Muhaimin, menginisiasi panitia khusus penyelenggaran haji atau pansus haji di DPR RI. Pansus ini akan menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena dugaan penyelewengan kuota haji.

Gus Yahya berang dengan pembentukan pansus haji dan mempertanyakan urgensi pembentukan pansus. Gus Yahya merupakan kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pleno PBNU meminta agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya lantas menunjuk Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk memimpin tim pengkaji yang disebut Panitia Khusus PKB.

Terakhir, Pansus PKB bentukan PBNU memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, namun ia tak menghadirinya. Sebelumnya, tim panel itu juga memanggil eks Sekjen PKB Lukman Edy seperti dikutip dari tempo

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid tidak mau memenuhi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara. Wahid menyatakan hal ini untuk menjelaskan alasannya tidak menghadiri undangan dari tim panel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Saya tidak bisa mendatangi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara, tidak boleh di bawah negara,” kata Hasanuddin Wahid lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Hal itu merujuk pada pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Menurut Wahid, pernyataan Yahya itu mengabaikan konstitusi. Menurut dia, pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari saja tidak pernah mengatakan bahwa NU di atas negara.

“Coba publik menilai, apa boleh di Indonesia ini ada institusi di atas negara?” tanya Wahid.

Sebelumnya, saat pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu, 3 Agustus 2024, Yahya menyinggung posisi NU harus berada di atas negara, bukan di bawah negara, apalagi partai.***

Baca Juga