Pemerintah tidak perlu memaksakan untuk menggelar upacara HUT ke-79 RI, di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, jika kesiapan infrastruktur belum rampung.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengatakan, masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa IKN telah dipindahkan. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada penegasan melalui acara seremonial.
"Karena apapun sesuatu yang tidak maksimal pastinya hasilnya tidak optimal. Tak perlu sebenarnya ada acara seremonial sekadar menegaskan IKN itu sudah jadi ibukota,” ujar Adi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (8/8).
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menggarisbawahi, hal yang lebih penting adalah bagaimana meramaikan IKN dan memastikan aktivitas kedewanan dan kenegaraan pindah ke sana.
Ia juga menekankan pentingnya segera mencari investor agar kehidupan di IKN bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama dalam hal ekosistem ekonomi dan peradaban masyarakat.
“Agustusan ini apa urgensinya? Kalau hanya ingin menunjukkan IKN sudah pindah, tak perlu ada Agustusan. Yang penting itu kapan presiden dan wapres tinggal di sana,” tandas Adi seperti dikutip dari rmol
Sebelumnya Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, untuk upacara di Jakarta, akan tersedia masing-masing 1.500 undangan untuk pagi dan sore.
Proses pendaftaran peserta upacara 17 Agustus 2024 di Jakarta akan mengikuti mekanisme tahun sebelumnya, yaitu siapa yang lebih cepat mendaftar, akan mendapatkan undangan.
"Jadi mana yang lebih cepat mendaftar, itu yang bisa mendapatkannya (undangan-red)," ungkap Heru dalam konferensi pers, Kamis (1/8).***
