Direksi Waskita Karya Tak Pantas Digaji Selangit

 

Jajaran direksi PT.Waskita Karya seharusnya mampu menunjukkan perilaku sederhana di depan rakyat.

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpendapat, para direksi perusahaan pelat merah seharusnya harus menjadi teladan yang baik di depan masyarakat.

"Mesti menunjukkan prilaku sederhana. Harus jadi acuan," kata Adi kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (5/8).

Adi menyayangkan di tengah tumpukan utang puluhan triliun, para direksi Waskita Karya malah digaji besar.

"Kalau BUMN merugi, mestinya pada pegawai didalamnya tak perlu gaji selangit. Harus ada efesiensi ketat soal anggaran," tutup Adi.

PT Waskita Karya saat ini terlilit utang jumbo sebesar Rp 82 triliun.

Dari laporan keuangan Waskita Karya pada semester I tahun 2024 yang diterima redaksi pada, Sabtu (3/7), ada pengalokasian dana remunerasi atau tambahan imbalan perusahaan sebagai bentuk apresiasi perseroan kepada komisaris dan direksi ang jumlahnya fantastis besar.

Dalam laporan setebal 217 halaman, alokasi dana remunerasi diatur di dalam pos Pengurus dan Struktur Organisasi Perusahaan yang terdapat di halaman 11. Saat ini, Waskita Karya memiliki 5 anggota dewan komisaris dan 6 anggota dewan direksi.

Waskita Karya pada semester I-2024 menetapkan dana remunerasi untuk dewan direksi yang berjumlah 6 orang, sebesar Rp11.024.197.542 (Rp11 miliar).

Angka ini naik jika dibandingkan Desember 2023 yang besarnya Rp10.740.443.080 (Rp10,7 miliar). Total setahun menjadi Rp21,7 miliar.

Sehingga, masing-masing direksi Waskita Karya berhak atas remunerasi Rp3,61 miliar per tahun. Atau Rp 300,8 juta/bulan.

Sedangkan dana remunerasi untuk komisaris Waskita Karya periode Juni 2024 ditetapkan Rp6.332.682.432 (Rp6,3 miliar). Angka itu naik jika dibandingkan remunerasi pada Desember 2023 sebesar Rp5.665.205.764 (Rp5,7 miliar). Total setahun menjadi Rp12 miliar.

Sehingga, tiap komisaris WSKT berhak atas remunerasi sebesar Rp2,4 miliar/tahun atau Rp200 juta/bulan seperti dilansir dari rmol

Kasus korupsi menyelimuti WSKT

BUMN karya tengah menjadi sorotan menyusul kasus korupsi yang menjerat petinggi PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk. 

Di mana, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merilis perkara penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank pada kedua emiten pelat merah tersebut. 

Tindak pidana korupsi bukan kali pertama terjadi di BUMN karya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan pelat merah sektor infrastruktur sudah lebih dulu terjerat korupsi. 

Perkara itu berdasarkan rilis resmi Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan Tinggi. ***

Baca Juga