Blak-blakan Anies Baswedan menyinggung partai yang tersandera kekuasaan setelah dirinya dipastikan gagal maju di Pilgub Jakarta 2024.
Kegagalan Anies Baswedan maju kembali untuk periode kedua sebagai calon Gubernur Jakarta disebutkan banyak pihak memang adalah upaya penjegalan dirinya.
Pasalnya, Anies Baswedan sempat mendapat berbagai dukungan dari beberapa partai.
Utamanya partai yang dulunya tergabung di koalisi perubahan pada Pilpres 2024 yang mengusung Anies Baswedan yakni PKS, PKB dan Nasdem.
Namun pada akhirnya, PKS dan PKB serta Nasdem beralih gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilgub Jakarta 2024.
Sementara PDIP yang sempat memberikan harapan pada akhirnya juga meninggalkan Anies Baswedan dan memilih mengusung kader sendiri yakni Pramono Anung dan Rano Karno.
Setelah dipastikan gagal maju di Pilgub Jakarta 2024, PDIP sempat memberikan kembali harapan untuk Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jabar 2024.
Di hari terakhir pendaftaran, Kamis (29/8/2024), PDIP Jabar menunggu sikap Anies Baswedan namun.
Tapi pada akhirnya Anies Baswedan menolak untuk maju di Pilgub Jabar 2024.
Anies pun menyampaikan takdirnya tak maju dalam Pilgub Jakarta dan Jawa Barat.
“Takdir allah sudah tertulis, saya tak mengikuti kontestasi kali. Sejujurnya ada rasa lega melewati persimpangan jalan. Ketika amanat itu diberikan, maka Allah SWT sedang melindungi,” ujarnya dalam akun Youtube Anies Baswedan, Jumat (30/8/2024).
Anies menyampaikan, tak ada penyesalan.
“Apa yang saya sesali? aspirasi warga miskin kota menyampaikan keinginan aspirasi yang kemarin kita rasakan 1,5 tahun hilang,” ujarnya.
Menurutnya, berat rasanya tak bisa mengeksekusi keinginan rakyat miskin di Jakarta.
“Saya tak bisa penuhi harapan rakyat miskin kota dan saya minta maaf tak bisa membantu dalam jalan anda. Bukan berarti saya berhenti untuk memperbaiki masyarakat miskin kota,” katanya.
Ia pun membongkar sistem demokrasi Indonesia masih sangat ringkih atau lemah.
“Kita punya PR untuk mengajak kepada rakyat untuk memiliki kesadaran yang lebih baik, agar demokrasi kita berjalan dengan benar dan baik dan hasilnya dirasakan kepada rakyat. Kita harus bekerja keras,” katanya.
“Salah satu tujuan besar adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan, Anies berkarier berkarir di luar negeri.
“Ada usul saya bekerja di luar negeri, masuk lembaga internasional dan berkarir sebagai dosen. Tidak. Saya tak akan meninggalkan Indonesia. Insya allah ini akan menjadi pegangan saya ke depan,” katanya.
Ada juga pihak yang mengusulkan untuk masuk ke partai politik.
“Partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan? mencalonkan saja terancam agak berisiko juga untuk yang mengusulkan,” ujarnya.
“Apakah akan bikin partai baru? membangun ormas atau partai baru mungkin itu jalan yang kami tempuh,” ujarnya.
Ia pun nampak memberikan kode untuk membentuk ormas atau partai politik.
“Kita lihat sama-sama ke depan. semoga tak terlalu lama lagi, semoga bisa mewadahi,” ujarnya.
“Hanya ada satu negeri menjadi negeri. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku,” ujarnya.
Jokowi Bantah Jegal Anies Baswedan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan menjegal Anies Baswedan di Pilkada 2024. Jokowi mengatakan urusan Pilkada adalah urusan partai politik.
"Saya kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding, ya tapi kan itu urusan partai politik," ujar Jokowi di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal tudingan dirinya menjadi penyebab Anies tak bisa maju di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jabar.
Terkait pencalonan, Jokowi sekali lagi menegaskan itu urusan koalisi hingga partai politik. Pencalonan kepala daerah, kata Jokowi, ada mekanismenya.
"Ada mekanisme, ada proses di situ, saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?" tuturnya.
Presiden Jokowi dan Anies Baswedan. Anies Baswedan capres andalan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh kini terus-terusan serang pemerintahan Jokowi.Lihat gambar di aplikasi hemat data hingga 80%.
Presiden Jokowi dan Anies Baswedan. Anies Baswedan capres andalan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh kini terus-terusan serang pemerintahan Jokowi. (Kolase Tribun-timur.com)
Sebelumnya, Ketua PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengungkapkan alasan PDIP batal mengusung Anies. Ono menuding biang keroknya 'Mulyono dan geng'.
"Pak Anies dari kemarin kami tawari sampai mengerucut sore hari tadi. Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies didukung PDIP. Ya, Mulyono dan geng. Ya, tulis aja Mulyono," kata Ono dilansir detikJabar, Jumat (30/8).
"Kita tahu Pak Anies orang asli Kuningan, Jawa Barat dan punya track record bagus untuk membangun Jakarta. Jadi saya yakin bisa jadi sosok untuk membangun Jawa Barat. Tapi kekuatan besar itu membuat Pak Anies tidak jadi diusung PDIP," sambungnya.
Diketahui, 'Mulyono' ramai dibicarakan di media sosial. Banyak pihak yang mengaitkan 'Mulyono' dengan Jokowi seperti dikutip dari tribunnews
Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara, Jawab Tuduhan Menjadi Dalang Penjegalan Anies Baswedan di Pilkada 2024: Apa Urusan Saya?
Presiden Jokowi sejak awal telah dituduh beberapa pihak sebagai dalang di balik gagalnya Anies Baswedan pada Pilkada 2024.
Bahwa gagalnya Anies Baswedan maju pada kontestasi Pilkada 2024 merupakan usaha cawe-cawe dari Presiden Jokowi.
Untuk itu Presiden Jokowi kemudian menjawab segala tuduhan tersebut, seperti dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube KOMPASTV.
"Pak ada tudingan bahwa bapak merupakan salah satu orang sebabkan Pak Anies tak bisa maju Pilkada DKI dan Jabar," tanya media kepada Presiden Jokowi.
"Saya itu kan dituding banyak banget," jawab Presiden Jokowi.
"Saya itu dituduh menjegal, dituding menghambat," lanjutnya.
"Itu kan mmenag urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik," tambah Presiden Jokowi lagi.
Menurut Presiden Jokowi semua ada proses serta prosedur yang berlaku dimana ia bukan bagian dari hal itu.
"Itu ada mekanisme ada proses semua di situ, saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, lalu apa urusannya?," tegas Presiden Jokowi.***
