Kontroversi seputar pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memanas.
Menurut Patra M Zen penasihat hukum Hasto langkah KPK untuk menyelidiki Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat sasaran.
Patra M Zen mengungkapkan bahwa penanganan kasus ini lebih bernuansa politik ketimbang murni penegakan hukum.
Patra M Zen berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto tidak lepas dari konstelasi politik yang sedang berlangsung.
Dikutip dari youtub keadilan tv, Patra M Zen mengatakan “Kalau tujuannya untuk menghabisi atau mengecilkan PDI Perjuangan ini jelas salah sasaran.”
“Apalagi ini tahun politik di mana partai yang sedang naik daun selalu menjadi target,” ujar Patra M Zen.
Menurutnya langkah KPK yang berfokus pada Hasto dan PDI Perjuangan justru menunjukkan adanya upaya untuk menghambat pengaruh politik partai tersebut.
Patra M Zen juga mengkritik taktik KPK dalam menangani kasus ini.
Ia menilai bahwa proses hukum yang dijalankan terasa dramatis dan tidak perlu.
Patra M Zen menjelaskan “Penyitaan barang-barang dan penggunaan metode yang berlebihan, seperti penyidik yang menggunakan masker dan topi, hanya menambah drama.”
“Ini seharusnya dilakukan dengan lebih profesional dan tidak perlu ada drama Korea,” tegas Patra M Zen.
Kritik Patra M Zen ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap cara KPK menangani kasus ini yang dianggapnya kurang proporsional.
Lebih jauh Patra M Zen mengatakan bahwa PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri telah meraih kesuksesan politik yang signifikan.
“PDI Perjuangan di bawah Megawati telah memenangkan pemilu beberapa kali. Jadi, jika ada upaya untuk mengganggu atau melemahkan partai ini, tentu saja ada motivasi politik di baliknya,” jelas Patra M Zen.
Ia menekankan bahwa jika bukan Hasto atau PDI Perjuangan yang sedang diperiksa, mungkin kasus ini tidak akan menjadi sorotan sebesar ini.
Patra M Zen juga menyerukan perlunya transparansi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh politik besar.
“Kita harus memastikan bahwa proses hukum tidak hanya mengedepankan kepentingan politik, tetapi benar-benar berfokus pada penegakan hukum yang adil. KPK harus diawasi dan dievaluasi agar tidak terjebak dalam agenda politik,” katanya.
Patra M Zen menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
Patra M Zen menekankan “Kami mendukung upaya pemberantasan korupsi, tetapi harus ada kontrol dan evaluasi terhadap cara KPK menangani kasus-kasus ini.”
“Jangan sampai penegakan hukum justru menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu,” tutup Patra M Zen.***
