Yusuf Wibisono, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)
Menyoroti perlunya peningkatan rasio pajak menjadi 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, guna mewujudkan janji-janji politiknya.
Peningkatan ini dianggap vital dalam mendukung berbagai program dan proyek yang telah dijanjikan selama kampanye. Namun, Yusuf mengakui bahwa mencapai target tersebut bukanlah tugas yang mudah.
Saat ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hanya berani menetapkan target rasio pajak sekitar 10,0-10,2% dari PDB pada tahun 2025.
Jika tidak ada kenaikan pajak yang signifikan, Prabowo berisiko menghadapi peningkatan utang pemerintah dan defisit anggaran yang lebih besar, atau terpaksa memangkas belanja non-prioritas.
Sikap pasar terhadap kebijakan ekonomi Prabowo yang cenderung toleran terhadap utang juga menjadi perhatian.
Yusuf memperingatkan bahwa keinginan Prabowo untuk meningkatkan rasio utang pemerintah yang saat ini berada di sekitar 38% PDB dapat memperparah situasi fiskal.
Risiko ini bisa berdampak fatal jika tidak ditangani dengan hati-hati.
Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh Prabowo Subianto akan menjadi sorotan utama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks di masa mendatang.
Langkah-langkah yang tepat dalam peningkatan rasio pajak dan pengelolaan utang akan sangat krusial untuk memastikan stabilitas ekonomi dan realisasi janji-janji politiknya.***
%20(Custom).jpg)
