Kini, gerakan baru “Never Biden” mulai muncul di Amerika Serikat (AS) menjelang pemilu 2024. Di media sosial, kampanye ini berbentuk hashtag #NeverBiden. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap sikap Presiden Joe Biden yang membela Israel dalam perang di Gaza.
Beberapa donor memberi sinyal ketidaksenangan terhadap pendekatan Biden terhadap perang di Gaza sehingga kampanye ini dapat memiliki implikasi nyata terhadap upaya presiden petahana tersebut untuk terpilih kembali.
Ada apa di Balik Gerakan Never Biden?
Gerakan #NeverBiden pertama kali muncul sekitar tahun 2020 dari sayap progresif Partai Demokrat. Mengutip Al Jazeera, banyak dari mereka adalah pendukung Bernie Sanders yang menentang pencalonan Joe Biden karena ia muncul sebagai calon presiden. Namun ketika Biden memenangkan nominasi, dan Sanders mendukungnya, kampanye tersebut sebagian besar terhenti.
Kemudian terjadilah perang Israel di Gaza yang memunculkan tanggapan Biden kemudian menuai kritik dari para pendukung Israel dan Palestina. Kebangkitan tagar #NeverBiden awalnya dipicu ancaman Biden untuk menangguhkan bantuan militer ke Israel jika ingin menyerang Rafah, kota paling selatan di Gaza tempat 1,5 juta warga Palestina berlindung dari perang setelah mereka dipaksa keluar dari wilayah lain di Jalur Gaza oleh Israel.
Namun pekan lalu, pemerintahan Biden menyetujui bantuan militer senilai US$1 miliar ke Israel, dan PBB melaporkan sekitar 800.000 orang telah meninggalkan Rafah sejak Israel melancarkan operasi militer di wilayah tersebut pada 6 Mei. Jumlah ini belum termasuk bantuan militer sebesar US$26 miliar kepada Israel yang sudah disetujui Kongres akhir bulan lalu.
Dukungan yang terus berlanjut terhadap Israel, pada gilirannya, menuai kritik dari beberapa donor berpengaruh yang secara tradisional mendukung Partai Demokrat yang dipimpin Biden.
Para Donor dan Inflasi Juga Menjadi Alasan
Donatur utama Partai Demokrat dan raja media Haim Saban mengirim email ke staf Gedung Putih pada awal Mei yang mengkritik pemerintahan Biden karena menghentikan sejumlah pengiriman senjata ke Israel, sambil menyatakan, “Jangan lupa, ada lebih banyak pemilih Yahudi yang peduli terhadap Israel dibandingkan pemilih Muslim yang peduli terhadap Israel, peduli dengan Hamas.”
Namun, di sisi politik lainnya, George Krupp, penggalang dana utama untuk Partai Demokrat, mengatakan kepada Financial Times pekan lalu, “Saya yakin Biden perlu menangguhkan pengiriman senjata baik karena alasan kemanusiaan maupun politik.”
Hal ini tidak hanya terjadi pada donor saja, namun dampaknya juga akan mempengaruhi hasil kampanye Biden. Dalam Jajak Pendapat New York Times/Siena baru-baru ini, Trump terbukti memimpin di lima negara bagian utama – Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona, dan Nevada – sementara Biden kehilangan dukungan khususnya dari pemilih muda dan non-kulit putih.
Keputusan Gedung Putih bulan lalu untuk mengampuni utang mahasiswa sebesar US$7,4 miliar tidak membalikkan berkurangnya dukungan terhadap Biden di kalangan anak muda di kampus-kampus yang memprotes perang Israel di Gaza. Menurut jajak pendapat baru-baru ini, dukungan terhadap serangan militer Israel turun dari 50 persen dalam jajak pendapat Gallup pada bulan November menjadi 36 persen pada akhir Maret.
Selain perang di Gaza, Biden juga mendapat tekanan dari para pemilih atas kinerjanya di bidang perekonomian. Dalam jajak pendapat tentang keuangan pribadi dan rumah tangga yang dilakukan Gallup baru-baru ini, 41 persen peserta menyebut inflasi sebagai masalah keuangan nomor satu mereka.
Jumlah ini naik sedikit dari 35 persen pada tahun lalu dan 32 persen pada tahun 2022, ketika pemerintahan Biden menandatangani Undang-Undang Pengurangan Inflasi menjadi undang-undang, yang merupakan inti dari pencapaian legislatif presiden. Pada tahun 2005, hanya 10 persen yang menyebut inflasi sebagai kekhawatiran utama mereka.
Bisakah #NeverBiden merugikan presiden? Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah gerakan ini benar-benar akan berkembang dan mempengaruhi peluang Biden pada tahun 2024. Meskipun terdapat banyak bukti adanya keresahan terhadap kebijakan-kebijakan Biden, mulai dari perang Gaza hingga perekonomian, masih belum jelas apakah ada upaya terorganisir dari kalangan Demokrat tradisional untuk mengkristalkan sentimen tersebut ke dalam sebuah kampanye melawan presiden.
