Muhammad Luthfi bin Yahya atau yang akrab disapa Habib Luthfi mengaku tidak masalah jika ada ormas keagamaan yang menolak pemberian IUPK untuk pengelolaan tambang.
Menurutnya, penolakan itu adalah hak dalam berdemokrasi.
"Terserah saja. Mereka punya hak, kok. Kita harus hargai berdemokrasi," kata Habib Luthfi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6).
Habib Luthfi enggan menyampaikan pendapatnya terkait ormas keagamaan yang nantinya tidak amanah dalam mengelola tambang.
"Enggak tahu lah, masa bodo lah. Urusan Wantimpres lain lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Luthfi enggan menyampaikan penilaiannya soal kebijakan IUPK untuk ormas keagamaan. Ia menyatakan mengikuti apa yang telah diputuskan pemerintah.
"Jadi masalah ini saya tidak bisa katakan iya atau tidak. Kita mengikuti saja bagaimana jalannya pemerintah. Kalau itu baik, dianggap baik untuk itu, ya, silakan saja. Seandainya dianggap pemerintah tidak, ya, kita [ikuti]," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi keagamaan sudah menyampaikan sikapnya soal pemberian IUPK untuk pengelolaan tambang dari pemerintah. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.
"Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya," kata Uskup Agung Jakarta, Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, dikutip dari Antara, Kamis (6/6).
Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), mengingatkan ormas keagamaan untuk tetap menjaga dan tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya membina umat, jika ikut mengelola tambang.
"Yang perlu dijaga adalah agar ormas keagamaan itu kelak tidak mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya, yakni membina umat,” ujar Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom.
Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Din Syamsuddin, meminta PP Muhammadiyah menolak tawaran Presiden Jokowi yang mempersilakan organisasi masyarakat keagamaan mengelola tambang batu bara. Dia menilai tawaran ini lebih banyak mudharat-nya.
"Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesaian masalah bangsa (problem maker), bukan bagian dari masalah (a part of the problem)," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (5/6).
