Ketua Tim Pengawas Haji DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendesak agar semua temuan permasalahan ihwal penyelenggaraan ibadah haji 2024 segera ditindaklanjuti. Ia mendorong dibentuknya Panitia Khusus haji DPR atau Pansus Haji.
Menurut Cak Imin hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jamaah.
"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir Antara, Kamis, 20 Juni 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengapresiasi keputusan rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus bersama Kementerian Agama untuk membentuk pansus. Menurutnya pansus itu bakal merincikan seluruh kasus yang ada selama proses penyelenggaraan ibadah haji dengan lebih dalam.
Pansus Haji, kata Cak Imin, akan membedah semua persoalan perihal penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
"Beberapa kasus itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu kali ini kita tidak boleh abai," kata Muhaimin.
Selain masalah teknis, Wakil Ketua DPR itu juga menyoroti kebijakan kuota tambahan yang separuhnya diberikan kepada haji khusus. Bagi Cak Imin, kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji dan dianggap melanggar undang-undang.
Di samping itu, dia mengatakan saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus.
"Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan," kata dia
Ia berharap agar Pansus Haji bisa segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan, mengingat pentingnya pansus ini untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang. "Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," kata dia.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya juga menyatakan menyiapkan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024.
"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.
Puan menjelaskan bahwa pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin baik. Apalagi, evaluasinya secara komprehensif sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.
"Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan," katanya menegaskan.
Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.
"DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji," kata Puan.
Namun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yandri Susanto tidak sepakat dengan rencana pembentukan Pansus Haji 2024. Ia menganggap pengusul pansus tidak mengerti ekosistem haji.
"Jadi menurut saya isu Pansus Haji itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya pada ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi soal haji, baru ngomong," ujar Yandri.
Yandri mengaku heran dengan masalah haji yang terus disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang.
Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Padahal, luasan Mina sudah tidak bisa diperbesar, sehingga seluruh peserta haji dari berbagai belahan dunia merasakan hal yang sama soal tenda dan ruang tidur.
"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti tidak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri Susanto.
