-Sejumlah kalangan masyarakat tidak setuju dengan ide pemerintah memangkas gaji karyawan swasta dan ASN untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3 persen.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan perumahan dan lahannya terlebih dahulu sebelum memangkas uang dan hak rakyat.
"Jangan pernah pemerintah memotong uang rakyat tanpa izin dan tanpa konsultasi publik apalagi kalau persepsi publik trustnya rendah," tegas Mardani di acara diskusi virtual Tapera : Bisakah Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
Pemerintah juga diminta untuk menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme Tapera itu sebelum memotong gaji rakyat secara sepihak.
"Pemerintah perlu lebih menjelaskan lebih dahulu seperti apa mekanismenya big picturesnya, road mapnya termasuk mana alokasi APBN dan APBD dari pemerintah lebih dahulu," tutupnya.
