Tak kunjung ditangkapnya buronan Harun Masiku (HM) hingga tidak diprosesnya dugaan KKN anak-anak Presiden Joko Widodo menjadi preseden buruk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, bukan hanya soal Harun Masiku yang sampai 4 tahun lebih buron, kesan KPK tebang pilih sudah terjadi pada beberapa kasus.
"Banyak preseden buruk yang diciptakan KPK, tidak hanya soal Harun Masiku, salah satunya laporan korupsi Gibran dan Kaesang. Belum lagi kasus-kasus lain yang luput dari pantauan publik," tegas Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Jumat (21/6).
Dia juga mengatakan, kasus Harun Masiku perlu ditelaah lebih jauh, apakah menimbulkan nilai politis atau ada kerugian keuangan negara.
"Kalau soal penangkapan Harun Masiku, KPK tentu tidak ada keraguan. Namun apakah dalam persoalan itu ada kerugian negara? Kasus itu muncul di saat UU KPK sedang terjadi perubahan, jadi perlu ditelaah lebih lanjut, apakah menimbulkan nilai politis atau ada kerugian negara," pungkas Hari.
