Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy tiba-tiba hadir dalam forum keamanan terbesar di Asia, yaitu The International Institute for Strategic Studies (IISS), Shangri-La Dialogue 2024, Singapura.
Melansir Reuters, kedatangannya tak terjadwalkan di forum itu, namun ia mendominasi forum terakhir pada Minggu, meskipun isu keamanan dalam pertemuan itu memanas setelah kepala pertahanan China mengecam "separatis" di Taiwan saat itu.
Zelenskiy datang dengan kaos hijau zaitun khasnya. Ia berpidato pada hari terakhir forum Dialog Shangri-La, Singapura, dengan meminta dukungan dan partisipasi pada pertemuan puncak atau KTT Perdamaian Global di Swiss akhir bulan ini, supaya perdamaian terjadi di negaranya, yang kini tengah perang dengan Rusia.
"Kami yakin bahwa dunia kita ingin bersatu dan mampu bertindak dalam harmoni yang utuh," ucap Zelenskiy dalam forum itu, dikutip dari Reuters, Minggu (2/6/2024).
Zelenskiy pun sempat menghadiri sesi konferensi pers. Namun, saat itu ia meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah China karena tidak bisa bertemu dengan delegasinya dan belum terjadwal hadir pada KTT Perdamaian Global.
"China, sayangnya… berupaya agar negara-negara tidak datang ke pertemuan puncak perdamaian," katanya.
Sebelumnya, kepala pertahanan China, Dong Jun , memperingatkan bahwa prospek "penyatuan kembali" Taiwan secara damai sedang terkikis, dan berjanji untuk memastikan pulau itu tidak akan pernah memperoleh kemerdekaan.
China memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, meskipun ada penolakan keras dari pemerintah di Taipei. Bulan lalu China menggelar latihan perang di sekitar pulau Tauwan sebagai bentuk kemarahan atas pelantikan Presiden Lai Ching-te, yang oleh Beijing disebut sebagai "separatis".
"Para separatis tersebut baru-baru ini membuat pernyataan fanatik yang menunjukkan pengkhianatan mereka terhadap bangsa China dan nenek moyang mereka. Mereka akan dipakukan pada pilar rasa malu dalam sejarah," kata Dong.
Dia menambahkan bahwa meskipun China berkomitmen melakukan reunifikasi secara damai dengan Taiwan, Tentara Pembebasan Rakyat China "akan tetap menjadi kekuatan yang kuat untuk menegakkan reunifikasi nasional".
Dewan Urusan Kebijakan Daratan China-Taiwan pun telah menyampaikan respons terhadap pernyataan pejabat China itu dengan menyesali komentar yang "provokatif dan tidak rasional", dan menegaskan kembali bahwa Republik Rakyat China tidak pernah memerintah pulau tersebut.
Tiongkok telah berulang kali mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap Taiwan di arena internasional, dan ancaman tersebut melanggar piagam PBB, kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.
