Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan jumlah bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran sangat besar.
Dia menyebut angka bansos yang salah sasaran dan diterima oleh mereka yang tidak berhak mencapai 46%.
"Hasil evaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu sekitar 40% itu melenceng, tepatnya 46%," kata Suharso dalam acara peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (20/6/2024).
Suharso mengatakan besarnya jumlah bansos yang salah sasaran disebabkan oleh buruknya pendataan penerima.
Karenanya, kata dia, pemerintah meluncurkan sistem Data Regsosek yang nantinya akan digunakan sebagai basis data penerima bansos pemerintah.
Regsosek sendiri merupakan basis data yang memiliki informasi seputar sosial ekonomi hampir 100 persen penduduk Indonesia.
Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk mulai dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Adapun data yang tercakup dalam Regsosek di antaranya, informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial.
Suharso berharap dengan penggunaan data ini, maka jumlah bansos yang salah sasaran bisa ditekan hingga angka 30% pada akhir 2024.
Dia berharap pada akhirnya semua bansos yang digelontorkan oleh pemerintah akan sepenuhnya sampai pada mereka yang membutuhkan.
"Dapat dibayangkan data itu akan memastikan orang yang tepat untuk mendapatkan bansos dan juga menghemat dana dari pemerintah," kata dia.
