'Hak Angket Pemilu Curang, Menguntungkan Semua Pihak, Kecuali Pelaku Kecurangan'

 

Oleh: Memet Hakim - Pengamat Sosial & Wanhat APIB

Tidak habis pikir ada partai dan anggota DPR yang menolak Hak Angket untuk menyelidiki kejadian pemilu, padahal datanya sudah tersebar luas di masyarakat.

Apa yang ada di otak anggota DPR atau partai itu ya. Kenapa mereka begitu takut menghadapi Hak Angket ini.

Jika dipahami dengan logika sederhana saja, “jangan2 mereka yang menolak Hak Angket itu benar sebagai bagian dari kondisi pemilu itu”.

Penolakan ini merupakan pembenaran dugaan umum, bahwa kejadian itu dilakukan secara sengaja dan terencana dengan baik.

Bahwa kondisi dalam pemilu 2024 ini tidak lagi terlihat indikasinya, namun sudah merupakan bukti kuat yang tidak terbantahkan lagi.

Pelakunya juga yang sudah jelas adalah Jokowi dan KPU, ini bukan tuduhan, tetapi sesuai dengan pengakuan yang mereka ucapkan.

Pelaku ini bukan kontestan pemilu, tapi bekerja untuk pasangan 02, dimana ada Gibran anak Jokowi disitu. Pihak pelaksananya tentu banyak yang terlibat, ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Bukankah keadaan dalam pemilu ini merupakan suatu kejahatan ? Korbannya adalah rakyat Indonesia yang berjumlah 275 juta jiwa.

“Kejahatan dalam pemilu ini merupakan kejahatan luar biasa”, apalagi kondisi sudah dapat dibuktikan dengan nalar sehat saat Pra pemilu, Saat Pemilu dan Pasca Pemilu yang dikenal dengan istilah Terstuktur, Sistematis dan Masif.

Menurut Prof Jimly Assidiq ( https://www.youtube.com/watch?si=8yWgE6L-gl0k0as_&v=HCDByTakdIE&feature=youtu.be), pelanggaran pemilu ini dilakukan oleh semua pihak. Hak Angket itu baik sekali dilakukan untuk membersihkan nama semua pihak. Jadi kalau ada yang menolak, dapat dipastikan mereka itu termasuk bagian dari kondisi itu.

Dalam kondisi pemilu (Pilpres, Pileg) ini terkait semua pihak, tentu ada klasifikasinya yang akhirnya dapat dijadikan kesimpulan. Apakah pemilu ini harus diulang, diterima Sebagian ataukah dihitung ulang sejak awal.

Itu diharapkan terbuka dan dibuka untuk umum agar semua rakyat dapat menyatukannya. Sekarang ini ada kesan KPU masih sering mengeles seperti petak umpet utama.

Jokowi & Ketua KPU tidak bisa melepaskan diri dari risiko kejahatan pemilu yang dilakukan bersama jajarannya.

Menariknya yang menolak Hak Angket ini adalah yang merupakan bagian dari paslon 02, dan yang disarankan Hak Angket adalah dari pihak 01 & 03.

Tidak salah jika pendapat pihak yang kalah pasti tidak puas, tetapi pemilu ini akan memilih Presiden dan Anggota DPR yang akan memimpin Indonesia pada periode 5 tahun ke depan.

Padahal idealnya Hak Angket ini diinisiasi oleh anggota DPR yang mengusung 02, agarnamanya bersih dan kemenangan benar2 sah.

Apakah capres Prabowo yang mantan Jendral mantan Dan Kopassus & Kostrad yang masih teguh memegang Sapta Marga Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI ini akan gembira dengan kemenangan hasil kejadian? Tentu saja tidak.

Berbeda dengan wakilnya yang di dalam proses pencalonannya saja penuh masalah. Bahwa kemungkinan besar Prabowo telah terkontaminasi culasnya Jokowi, bisa saja, kita lihat perkembangannya.

Jika benar pihak pengusung 02 tidak terlibat dalam kondisi ini, sebaiknya ikut menjadi motor dalam mengusulkan Hak Angket ini, sehingga namanya yang disangkutkan dalam kondisi ini menjadi bersih.

“Prabowo sebagai Ketua Partai Gerindra akan semakin anggun jika memimpin Koalisi Indonesia Maju mendukung Hak Angket agar secepatnya bergulir”.

Jika penawaran Hak Angket tentu Masyarakat akan tetap memberikan batasan sebagai pelaku kondisi.

Nama partai besar dan pribadinya akan didelegitimasi dengan sendirinya. Ada guyunon yang menyatakan bahwa selama ini Prabowo menjadi korban keadaan, sekarang baru curang sekali aja kok bantah.

Prabowo dengan Jokowi kan merupakan pribadi yang berbeda. Rakyat Indonesia masih mempercayai integritas Prabowo, sedangkan Jokowi terkenal sebagai manusia culas, penulis kebohongan dan sering melanggar konstitusi, pidana dan etika.

Jokowi sudah tidak percaya lagi. Tidak heran jika banyak tuntutan rakyat untuk memakdzulkan Jokowi.

Bayangkan jika seluruh anggota DPR sebagai partai perwakilan mendukung Hak Angket untuk menyedidiki dan memberikan solusi, tentu hasilnya akan membersihkan dari dugaan2 negatif. Imej Indonesia akan naik karena, DPRnya telah bertindak benar.

Menang atau kalah adalah risiko kompetisi, asalkan adil, tidak ada kondisi semua pihak akan menerima dengan lapangan dada.

Yang kecewa adalah musuh bangsa Indonesia yang menginginkan Indonesia tetap miskin, tidak mandiri dan tetap bergantung pada sekelompok orang dan negara. ***

Baca Juga